Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Ini Alasan Sri Mulyani Merubah NIK Menjadi NPWP

 

Npwp nip
Ini Alasan Sri Mulyani Merubah NIK Menjadi NPWP

Yunatimes.com - Pemerintah akan segera menerapkan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Cara ini adalah bagian dari transformasi sistem perpajakan yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintah.

Sri Mulyani juga sudah menjelaskan, kebijakan seperti ini memang sengaja diterapkan demi meningkatkan efisiensi dalam sistem administrasi pajak. Hal ini juga bertujuan untuk menambah efektivitas sistem di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Termasuk di dalamnya mengantisipasi perubahan, yaitu penggunaan NIK sebagai NPWP. Saya harap isu ini atau transformasi ini semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas di DJP," jelas Sri Mulyani dalam pelantikan 809 pejabat di lingkungan Kementerian keuangan, hari Senin Tanggal 4 Oktober 2021.

Sri Mulyani juga berharap transformasi seperti ini dapat langsung terlihat dalam sistem perpajakan wajib milik orang pribadi. Karena, mereka akan menjadi objek penggunaan NIK menjadi NPWP.

Lalu, ia juga meminta supaya kebijakan penggunaan NIK sebagai NPWP bisa berjalan dengan baik. Dan itu yang berarti, tidak ada gejolak yang menyusahkan wajib pajak selama dalam masa transisi.

"Jangan sampai di masa transisi terjadi gejolak dari sisi teknis maupun organisasi," kata Sri Mulyani.

Tambah lagi, Sri Mulyani juga memerintahkan kepada pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menciptakan sistem data dan aplikasi yang memadai supaya bisa memanfaatkan penggunaan NIK menjadi NPWP.

Sistem seperti itu diharapkan bisa meningkatkan administrasi dan penerimaan pajak dalam beberapa waktu ke depan. Dengan begitu, tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak (tax ratio) juga akan ikut meningkat.

Untuk rencana penggunaan NIK menjadi NPWP sudah tertuang di Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

"Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan," yang tertulis pada draf RUU HPP Bab II Pasal 2 ayat 1A.

Lanjut pada Pasal 2 ayat 10 juga sudah dijelaskan jika teknis pengintegrasian data kependudukan dengan data wajib pajak akan dilakukan lintas kementerian.

"Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan," jelas Pasal 2 ayat 10.

Baca Juga:

Sumber

Posting Komentar untuk "Ini Alasan Sri Mulyani Merubah NIK Menjadi NPWP"