Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, Segini Tarif yang Diungkap KPK Untuk Jadi Kades di Kabupaten Probolinggo

Yunatimes.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkapkan tarif yang dipasang oleh tersangka bagi yang ingin menjadi kepala desa di Kabupaten Probolinggo, yaitu sebesar Rp20 juta per orang.

Jual beli jabatan di probolinggo
Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, Segini Tarif yang Diungkap KPK Untuk Jadi Kades di Kabupaten Probolinggo/Tribunnews.com

Hal itu sudah diungkap ketika konstruksi perkara pada kasus dugaan suap jual beli jabatan dengan tersangka Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI fraksi Partai Nasdem Hasan Aminuddin (HA), beserta 20 orang tersangka lainnya.

"Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, hari Selasa (31/8/2021) dini hari.

Alex pun menjelaskan, dalam konstruksi perkara, awal mulanya pada tanggal 27 Desember 2021 akan dilakukan pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Tetapi, ternyata diadakan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung tanggal 9 September 2021, yang totalnya ada 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan yang berada di Kabupaten Probolinggo yang sudah  selesai menjabat.

"Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut maka akan diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui Camat," tutur Alex.

Selain itu, Alex juga menjelaskan lagi, akan ada persyaratan khusus dimana usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan Hasan dahulu yang berbentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput dan juga para calon Pejabat Kepala Desa juga diwajibkan untuk memberikan serta menyetorkan sejumlah uang.

Alex mengungkap lagi untuk tarif yang dikenakan menjadi Pejabat Kepala Desa adalah sebesar Rp20 juta. Nantinya juga akan ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif mencapai Rp 5juta per hektar.

"Diduga ada perintah dari HA memanggil para Camat untuk membawa para Kepala Desa terpilih dan Kepala Desa yang akan purnatugas. HA juga meminta agar Kepala Desa tidak datang menemui HA secara perseorangan akan tetapi dikoordinir melalui Camat," jelas Alex.

Sedangkan, pada hari Jumat tanggal 27/8/2021, 12 Pejabat Kepala Desa akan menghadiri pertemuan disalah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo yang mana diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada Puput melalui Hasan dengan perantaranya Doddy Kurniawan.

Pertemuan itu di antaranya dihadiri oleh AW (Ali Wafa), MW (Mawardi), MI (Maliha), MB (Mohammad Bambang), MR (Masruhen), AW (Abdul Wafi), KO (Kho’im) dan dari sejumlah nama yang hadir sudah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sebesqr Rp20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp240 juta.

"Untuk mendapatkan jabatan selaku Pejabat Kepala Desa diwilayah Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp112.500.000,00 untuk diserahkan kepada PTS melalui HA," jelasnya.

Sumber

Posting Komentar

0 Komentar