Seleksi CPNS dan PPPK 2021 Resmi Diundur, Ini Penjelasan BKN

Seleksi CPNS - Pendaftaran rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau jadwal pendafatran CPNS dan PPPK 2021 akhirnya secara resmi diundur dari kabar semula yang beredar akan dibuka pada Tanggal 31 Mei 2021.

Seleksi CPNS
Seleksi CPNS dan PPPK 2021 Resmi Diundur, Ini Penjelasan BKN/Sumber: Dream.co.id

Hal itu sudah dipastikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) lewat akun media sosial resminya Instagram, @bkngoidofficial. 

"#SobatBKN, banyak sekali yang bertanya kepada mimin (admin) apakah pada 31 Mei 2021 akan ada pembukaan rekrutmen #CPNS2021 & #PPPK2021? Mimin tegaskan pada tanggal itu rekrutmen belum dibuka," tulis keterangan dari akun @bkngoidofficial.

Karena sudah dipastikan pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 diundur, oleh sebab itu pihak BKN pun juga masih belum bisa memastikan kapan rekrutmen CPNS dan PPPK 2021 akan dibuka. Pihak BKN pun hanya menjelaskan jika akan ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai hal itu. 

"Akan tiba waktunya mimin bakal buka-bukaan tentang itu (pembukaan pendaftaran CPNS dan PPPK 2021). Pantau terus kanal ini dan manfaatkan waktu yang ada untuk belajar sebaik-baiknya," tambah akun sosial media Instagram @bkngoidofficial.

Senada dengan hal itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga tsk ketinggalan menjelaskan perihal masalah kapan pendaftaran CPNS 2021 akan dibuka, lewat surat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah terkait masalah diadakannya CPNS dan PPPK 2021.

Surat Kepala BKN dengan nomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021 ini telah memuat sejumlah hal mengenai rekrutmen calon aparatur sipil negara (ASN) yang melalui dua jalur tersebut.

Bima menyebutkan, masih ada beberapa peraturan pengadaan CPNS, PPPK Non-Guru, dan PPPK Guru 2021 yang masih belum ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, masih ada juga usulan revisi penetapan kebutuhan formasi yang akan dilakukan oleh beberapa instansi.

“Maka jadwal pelaksanaan seleksi akan diinformasikan lebih lanjut,” jelas Bima Haria Wibisana dalam suratnya yang tertanggal Jakarta, 28 Mei 2021, dan telah dikutip pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021.

Dijelaskan juga, bahwa pemberitauan ini menjadi tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 302 Tahun 2021 terkait dengan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2021. 

Pemberitahuan ini juga bagian dari tindak lanjut Surat Menteri PANRB dengan Nomor B/474/M.SM.01.00/2021 tanggal 20 April 2021 terkait Informasi Pengadaan ASN Tahun 2021 Dan juga Surat Edaran Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan metode Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan protokol kesehatan dan pengendalian Covid-19.

Persiapan pembukaan seleksi CPNS dan PPPK 2021

Bima Haria Wibisana menjelaskan lagi, untuk menyambut pengadaan CPNS dan PPPK Non-Guru 2021, maka PPK diminta untuk menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS dan seleksi kompetensi PPPK Non-Guru yang telah sesuai dengan penetapan kebutuhan formasi yang tersedia.

Adapun seleksi kompetensi PPPK Guru tahun 2021 nantinya akan dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Lalu untuk tiap instansi pusat dan daerah akan diminta untuk membuat surat usulan mengenai penunjukkan admin instansi, baik CPNS dan/atau PPPK.

Surat usulan itu nantinya akan ditujukan kepada Kepala BKN c.q Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, yang sudah ditandatangani minimal oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengadaan kepegawaian ataupun ketua panitia seleksi pengadaan instansi.

Dalam proses pengadaan CPNS dan PPPK Non-Guru, nantinya untuk setiap instansi baik pusat dan juga daerah diwajibkan untuk membentuk tim panitia seleksi pengadaan instansi, petugas verifikasi, petunjuk teknis verifikasi, petugas helpdesk instansi dan juga pengumuman persyaratan pendaftaran seleksi instansi masing-masing.

Titik lokasi tes CPNS dan PPPK 2021

BKN juga sudah menghimbau kepada PPK instansi daerah agar menyiapkan titik lokasi seleksi mandiri di daerah masing-masing atau cost-sharing dengan wilayah sekitarnya. PPK instansi daerah juga diharuskan untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Satgas Covid-19 agar mendapatkan izin pelaksanaan seleksi pada titik lokasi yang sudah disiapkan.

Adapun penyiapan titik lokasi seleksi CPNS dan PPPK 2021 itu mencakup pengadaan infrastruktur pendukung pelaksanaan seleksi, seperti:

  1. Tempat/gedung
  2. Komputer client
  3. Jaringan komputer dan internet
  4. Genset

Sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi, termasuk sarana prasarana pelaksanaan protokol kesehatan

Untuk selanjutnya, mengenai spesifikasi komputer client, jaringan komputer dan internet, serta sarana prasarana untuk pelaksanaan seleksi yang sudah tercantum dalam Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN.

Sedangkan untuk instansi pusat dan daerah yang telah merencanakan titik lokasi seleksi mandiri atau cost-sharing, bisa untuk mengajukan usulan titik lokasi tersebut.

Adapun surat usulan tersebut setidaknya memuat informasi mengenai:

  1. Nama gedung atau tempat lokasi ujian
  2. Alamat lokasi ujian
  3. Kabupaten atau kota lokasi ujian berada
  4. Jumlah ruangan yang digunakan ujian
  5. Jumlah PC per ruangan yang akan digunakan ujian
  6. Jumlah sesi yang akan diadakan perhari (maksimal 3 sesi)

Sementara instansi pusat dan daerah yang akan menggunakan lokasi ujian di BKN Pusat/Kantor Regional/Unit Penyelenggaraan Teknis BKN, maka wajib mengajukan usulan titik lokasi yang akan digunakan.

Sementara untuk suratnya paling lambat jatuh pada tanggal 4 Juni 2021. Untuk instansi pusat ditujukan kepada Kepala BKN melalui Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi, lalu untuk instansi daerah akan ditujukan kepada Kepala Kantor Regional BKN setempat.

Sumber: Kompas.com

Posting Komentar

0 Komentar