Kasus Antigen Bekas Kimia Farma Diagnostik Berujung Pemecatan Seluruh Direksi

Kimia Farma
Kasus Antigen Bekas Kimia Farma Diagnostik Berujung Pemecatan Seluruh Direksi 

Kimia Farma - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara resmi telah menindak tegas dengan cara memecat seluruh direksi Kimia Farma Diagnostik. Tindakan tegas dilakukan akibat penggunaan alat rapid test antigen bekas. 

Kasus daur ulang alat rapid test antigen yang dilakukan di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, berhasil terungkap beberapa waktu lalu hingga menarik perhatian publik.

Menteri BUMN Erick Thohir berkata, kasus daur ulang alat ralid test antigen yang dilakukan di Bandara Kualanamu merupakan permasalahan yang mesti ditindaklanjuti secara profesional dan serius.

"Setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, langkah (pemberhentian) ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang," ucap Erick Thohir, kepada Kompas.com, hari Minggu (16/5/2021).

Erick Thohir menambahkan, adanya kelemahan sistematis sehingga membuat kasus antigen bekas bisa terjadi. Ia juga menyebutkan, hal ini bisa berdampak luas bagi kepercayaan masyarakat.

Menurut Erick Thohir, sebagai perusahaan layanan kesehatan, kepercayaan masyarakat luas kepada kualitas pelayanan menjadi hal yang tak bisa ditawar.

"Akumulasi dari seluruh hal tersebut membuat kami berkewajiban untuk mengambil langkah ini. Ini bukan langkah untuk menghukum, tapi langkah untuk menegakkan dan memastikan bahwa seluruh BUMN punya komitmen untuk melayani, melindungi, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat," ucap Erick Thohir.

Sekarang ini, auditor independen sedang bekerja memeriksa semua lab yang ada di bawah naungan Kimia Farma guna mengidentifikasi adanya kasus seperti yang kemungkinan bisa terulang lagi.

Terungkap dari penggerebekan

Kasus antigen bekas Kimia Farma di Bandara Kualanamu ini terungkap dari penggerebekan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara pada tanggal 27 April 2021.

Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak menjelaskan, penggerebekan tersebut dilakukan atas dugaan tindak pidana UU mengenai Kesehatan di Bandara Kualanamu.

Adapun tindak pidana yang dimaksudkan adalah memproduksi, mengedarkan, dan menggunakan bahan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

"Para pelaku memproduksi, mendaur ulang stik untuk swab antigen. Stik ini oleh para pelaku, dikumpulkan kemudian dicuci kembali, dibersihkan dengan cara mereka sendiri kemudian dikemas kembali, dan digunakan oleh para pelaku untuk melakukan tes swab di bandara Kualanamu," jelas Panca, seperti yang sudah diberitakan oleh Kompas.com, tanggal 30 April 2021.

Para pelaku bisa dengan mudah melakukan aksi tersebut karena mendapatkan perintah langsung dari Kepala Kantor Wilayah atau Bussines Manager PT Kimia Farma Solusi yang berada di Kota Medan, dan bekerja sama sesuai kontrak dengan pihak Angkasa Pura II dalam rangka pelaksanaan tes swab antigen kepada para penumpang yang akan melaksanakan perjalanan udara.

"Setiap kali melakukan ini (tes swab) adalah Rp 200.000 dengan perjanjian kerja sama antara pihak PT Angkasa Pura PT Kimia Farma. Mereka membagi hasil tetapi yang melaksanakan pemeriksaan di sana adalah para pelaku yang bekerja di bidang di kantor Kimia Farma," ucap Panca.

Panca juga menyebutkan, Kepala Kantor Wilayah atau Bussines Manager yang ditunjuk saat ini adalah pejabat sementara yang berada di kantor Kimia Farma Medan di Jalan RA Kartini.

Ia berkata, konsumen atau para penumpang yang akan melakukan perjalanan udara didaftarkan supaya mengikuti tes swab antigen dengan menggunakan stik yang telah didaur ulang.

"Selanjutnya, apakah dia (konsumen) reaktif atau tidak, kembali kepada mereka yang melaksanakan tes swab tersebut. Dari hasil pengungkapan yang dilakukan oleh teman-teman jajaran Ditreskrimsus Polda Sumut, kegiatan ini atau daur ulang ini sudah dilakukan oleh pelaku sejak bulan Desember tahun 2020," jelas Panca.

Membahayakan kesehatan masyarakat

Terungkapnya kasus antigen bekas pun turut menarik perhatian publik. Apalagi, kasus ini juga menyangkut kesehatan masyarakat Indonesia yang hingga saat ini masih dilanda pandemi Covid-19.

Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, menggunakan alat tes rapid antigen bekas pakai bisa mengancam keselamatan dan juga keamanan konsumen.

"Sungguh keji, kasus pemalsuan rapid test antigen. Ini bukan hanya merugikan hak konsumen, tetapi mengancam keamanan dan keselamatan konsumen," tegas Tulus, seperti yang telah diberitakan oleh Kompas.com, tanggal 30 April 2021.

YLKI juga memberikan saran kepada Kepolisian supaya mengawasi dan juga memeriksa lokasi yang lemah pengawasan. Karena, kata Tulus, di level bandara saja bisa terjadi aksi tindak pemalsuan alat tes Covid-19 yang dilakukan oleh oknum pegawai di PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

Sedangkan, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi juga menjelaskan, bahwa ditemukannya dugaan penggunaan alat rapid test antigen bekas atau daur ulang ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi penyedia layanan.

Nadia juga berkata, daur ulang alat rapid test antigen tersebut dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan melanggar etika profesi. Ia pun secara tegas mengatakan, jika Kemenkes akan mendukung segala proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian.

Ia pun juga mendorong agar diadakan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah supaya kejadian serupa tidak terulang.

"Kami mendorong pengawasan dari Pemda lebih ketat lagi dan kedua masyarakat lebih berhati-hati," ucap Nadia, seperti yang diberitakan oleh Kompas.com, tanggal 29 April 2021. 

YLKI juga memberikan saran kepada Kepolisian supaya mengawasi dan juga memeriksa lokasi yang lemah pengawasan. Karena, kata Tulus, di level bandara saja bisa terjadi aksi tindak pemalsuan alat tes Covid-19 yang dilakukan oleh oknum pegawai di PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

Sedangkan, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi juga menjelaskan, bahwa ditemukannya dugaan penggunaan alat rapid test antigen bekas atau daur ulang ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi penyedia layanan.

Nadia juga berkata, daur ulang alat rapid test antigen tersebut dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan melanggar etika profesi. Ia pun secara tegas mengatakan, jika Kemenkes akan mendukung segala proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian.

Ia pun juga mendorong agar diadakan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah supaya kejadian serupa tidak terulang.

"Kami mendorong pengawasan dari Pemda lebih ketat lagi dan kedua masyarakat lebih berhati-hati," ucap Nadia, seperti yang diberitakan oleh Kompas.com, tanggal 29 April 2021.

Jika ingin mengetahui alat test antigen baru atau hasil daur ulang, Nadia menjawab, cukup dengan melihat apakah alat itu diambil langsung dari kemasan atau tidak.

"Biasanya petugas selalu mengambil atau membuka alat tersebut dari kemasan," terang Nadia.

Sumber: Kompas.com

Posting Komentar

0 Komentar